SEMARANG, 5 Februari 2026 – SEMARANG – Kesadaran hukum dan pengawasan terhadap kebijakan publik menjadi pilar utama dalam menciptakan keadilan sosial. Menanggapi kebutuhan tersebut, Poros Publik & Hukum (PPH) resmi memperkuat langkahnya sebagai garda terdepan dalam pendampingan masyarakat dan pengawalan kebijakan pemerintah di Indonesia.

Berpusat di Kota Semarang, PPH hadir sebagai perkumpulan berbadan hukum resmi berdasarkan pengesahan Kementerian Hukum Republik Indonesia. Dengan membawa misi keadilan dan transparansi, lembaga ini berkomitmen menjadi jembatan bagi masyarakat yang selama ini kesulitan mengakses bantuan hukum yang adil.

Tiga Pilar Utama Poros Publik & Hukum

Dalam menjalankan fungsinya, PPH fokus pada tiga bidang strategis yang menyentuh langsung kepentingan publik:

1. Advokasi & Bantuan Hukum: Memberikan pendampingan hukum yang profesional bagi masyarakat yang membutuhkan kepastian hukum.

2. Kontrol Sosial & Kebijakan Publik: Mengawasi jalannya roda pemerintahan serta memberikan masukan kritis namun konstruktif atas kebijakan yang diambil agar tetap berpihak pada rakyat.

3. Pendidikan & Literasi Hukum: Menyelenggarakan penyuluhan secara berkala guna meningkatkan pemahaman hukum di tingkat akar rumput.

Penegakan Supremasi Hukum dan Lingkungan

Pengurus Poros Publik & Hukum menegaskan bahwa lembaga ini bergerak secara independen. Tidak hanya fokus pada kasus pidana atau perdata umum, PPH juga memberikan perhatian khusus pada Keadilan Lingkungan dan Sosial.

"Lingkungan yang sehat dan kehidupan sosial yang adil adalah hak dasar setiap warga negara. PPH siap mendampingi masyarakat melalui konsultasi gratis untuk memastikan hak-hak tersebut tidak terabaikan," ujar perwakilan PPH.

Legalitas yang Terjamin

Sebagai bentuk komitmen terhadap profesionalisme, PPH telah memenuhi legalitas hukum yang kuat melalui:

• Akta Pendirian Nomor 16 Tahun 2024

• Jo. Perubahan Anggaran Dasar melalui Akta Nomor 45 Tahun 2025.

• Pengesahan resmi dari Kementerian Hukum Republik Indonesia.

Dengan dasar hukum yang jelas, PPH mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berkolaborasi dalam menegakkan supremasi hukum di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya.